PERUNDANG – UNDANGAN
Undang – undang RI nomor 8 tahun 1981 ( KitabUndang – undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) )
KitabUndang – undang HukumPidana ( KUHP )
Surat Keputusan Kabareskrim nomor : SKEP / 82 / XII / 2006 / Bareskrim, tanggal 15 Desember 2006 ( PedomanPenyidikanTindakPidana ) BareskrimPolri (2010)
Surat Keputusan Kabareskrim nomor : SKEP / 82 / XII / 2006 / Bareskrim, tanggal 15 Desember 2006 ( Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan ) Bareskrim Polri (2010)
Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010, tanggal 24 Februari 2010 ( Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ) Bareskrim Polri (2010)
Peraturan Presiden RI Nomor : 58 tahun 2010, tanggal 28 Juli 2010
( Perubahan atas PP RI nomor : 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP )
Presiden RI (2010)
Peraturan Kapolri nomor14 tahun 2012, tanggal25 Juni 2012
( Manajemen Penyidikan Tindak Pidana )
Bareskrim Polri (2010)
Peraturan Kabareskrim Polri nomor 1 tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014
(Standar Operasiona lProsedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana )
Bareskrim Polri (2014)
Peraturan Kabareskrim Polri nomor 2 tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014
( Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana )
Bareskrim Polri (2014)
Peraturan Kabareskrim Polrinomor 3 tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014
( Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana )
Bareskrim Polri (2014)
Peraturan Kabareskrim Polrinomor 4 tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014
( Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana )
Bareskrim Polri (2014)
Keputusan Kalemdiklat Polrinomor : Kep / 68 / II / 2016, tanggal 19 Februari 2016
( Modul Pelatihan Kanit / Panit Fungsi Teknis Reskrim )
Lemdiklat Polri (2016)